PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN

Ada Dua Kebijakan Yang dapat diambil dalam menangani Tindak Pidana "Begal" yaitu: 

1.      Kebijakan Non Penal Tentang Begal

Begal merupakan istilah baru untuk kejahatan pemerasan dan perampokan yang marak terjadi beberapa waktu ini.Kejatahan yang membawa dampak ketakutan dan rasa kegelisahan yang terjadi pada pengendara yang membawa kendaraannya di tempat-tempat yang rawan dan jauh dari keramaian.

G P. Hoefnagels[1] menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan , yaitu;

1.   Penerapan hukum pidana (criminal law application);

2. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

3. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan

4. Pemidanaan melalui media masa ( influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Berdasarkan pendapat G P. Hoefnagels diatas dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegalan) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitiek), yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuaidengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” [2]. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukan semata mata pekerjaan legislator ( perundang-undangan ) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Pada uraian tersebut tampakbahwa ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan. Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut; [3]

(1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila;

(2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat;

(3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle);

(4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (overbelasting).

Barda Nawawi Arief menyatakan;[4]

1. Ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem poleksosbud;

2.  Ada keterpaduan antara "treatment of offenders" (dengan pidana/ tindakan) dan "treatment of society".

3. Ada keterpaduan antara "penyembuhan/pengobatan simptomatik" dan "penyembuhan/pengobatan kausatif";

4.  Ada keterpaduan antara "treatment of offenders" dan "treatment of the victim";

5. Ada keterpaduan antara "individual/personal responsibility" dengan "struktural/functional responsibility";

6. Ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal;

7. Ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal/ tradisional; keterpaduan antara "legal system" dan "extra-legal system";

8. Ada keterpaduan antara "pendekatan kebijakan" ("policy oriented approach") dan "pendekatan nilai" ("value oriented approach"). Konkretnya, kebijakan kriminal itu harus dilakukan dengan pendekatan terpadu (integreted approach) antara politik, kriminal dan sosial serta keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal. Disamping adanya keterbatasan apabila hanya dipergunakan penal saja, sarana non penal sangat diperlukan karena secara tidak lagsung memberi dampak/ pengaruh preventif terhadap kejahatan.

2.      Solusi Untuk Mengurangi Aksi Begal di Masyarakat

Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu hal yang normal di dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat tidak akan mungkin dapat terlepas dari tindak kejahatan karena kejahatan itu sendiri terus berkembang sesuai dengan kedinamisan masyarakat (Wolfgang, Savizt dan Johnson, 1970). Hal ini dapat dipahami bahwa kecenderungan yang dimiliki oleh manusia untuk terus mencari sesuatu yang baru untuk memecahkan masalah yang terjadi sebelumnya, atau untuk mencegah suatu masalah itu dapat terjadi.Dalam menghadapi kejahatan, manusia meningkatkan suatu sistem pengamanan. Namun demikian, pelaku kejahatan juga akan terus belajar dan mengembangkan teknik dan berbagai modus yang dapat melumpuhkan sistem pengamanan yang ada.

Di dalam masyarakat yang sedang berubah, khususnya kota-kota satelit yang berada di sekitar Jakarta, seperti Kota Depok dan sekitarnya, sifat dari kejahatan tersebut juga akan berubah dengan cepat mengikuti perubahan di dalam masyarakatnya. Kecenderungan dari wilayah kota satelit yang berusaha mengimbangi ibukota menimbulkan suatu fenomena pembangunan yang kurang siap, dengan menguatnya peningkatan jumlah dan mobilisasi penduduk, dibarengi dengan pertumbuhan wilayah pemukikan (perumahan), perkantoran, pusat perbelanjaan yang mempertontonkan kesenjangan ekonomi (http://nasional.kompas.com/read/2011/01/ 20/03500169/,  2011). Kejahatan yang terjadi itu merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa pakar menunjukkan bahwa kejahatan dapat terjadi karena proses dan situasi tertentu sehingga mendorong orang untuk melakukannya (Dadang Sudiadi, 2001: 2). Meskipun kesenjangan ekonomi menjadi hal utama yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan, misalnya pencurian, aksi tersebut tidak akan dapat dilakukan ketika tidak pada waktu dan tempat yang memungkinkan, serta dengan modus kejahatan yang tepat (pendekatan situasional).

Berbagai cara atau strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan pembegalan yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat.Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dari semua strategi itu, diantaranya adalah Neighbourhood Watch Program, yang menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan; Community-Police Relation, yang menekankan peran serta masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian; Environmental Security, yang menekankan keterangan fisik lingkungan; dan Defensible Space, yang tidak hanya menekankan rancangan atau setting lingukngan fisik, tetapi juga rancangan dan setting sosial (Dadang Sudiadi, 2001: 5-6).

Dalam pendekatakan secara situasional, Clarke mendemonstrasikan 12 Teknik yang mencerminkan tiga orientasi umum dalam memahami lokasi yang menjadi target potensial dari kejahatan. Tiga orientasi itu adalah increasing the effort,  increasing the risk, dan reducing the rewards. 12 Teknik itu kemudian berkembang menjadi 25 teknik (Cornish dan Clarke, 2003), yang secara rinci menjelaskan salah satu standar dari strategi pencegahan kejahatan (Lihat Steven P. Lab, 2010: 196-200). Dalam makalah ini akan ditinjau suatu permasalahan dengan pendekatan pencegahan kejahatan situasional, berdasarkan Teknik-nya Cornish dan Clarke. Gagasan yang disampaikan oleh Cornish dan Clarke itu akan menjadi standar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan.Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (social crime prevention), pendekatan situasional (situtational crime prevention), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (community based crime prevention).

1.      Social crime prevention merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh

2.      Pendekatan Kedua adalah Situational crime prevention. Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan (Clarke, 1997). Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku (Clarke, 1997).Situational crime prevention pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

3.      Pendekatan yang ketiga, community-based crime revention, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga loal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal (Lihat http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention/, diakses pada 17 Juni 2015).

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat dapat meliputi Community policing, yaitu pendekatan kebijakan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat; dan Neighborhood Watch, yaitu sebuah strategi pengrehan masyarakat, di mana kelompk-kelompok dalam masyarakat mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka (Lihat Rick Linden, 2007). Selain itu dapat juga dilakukan dengan pemberlakuan program-program seperti Comperhensive Communities, yang menggabungkan beberapa pendekatan untuk menanggapi masalah dalam masyarakat;  dan dengan aktivitas penegakan hukum khusus yang berhubungan dengan kejahatan